DPRD Dan Pemprov NTB Sepakati KUA Dan PPAS Untuk APBD Ta 2022

Mataram NTB - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2022, disepakati bersama antara DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB,   setelah melalui rangkian proses rapat dan pembahasan dengan berbagai dinamika.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kunci untuk mensejahterakan masyarakat, mempercepat pembangunan diberbagai sektor, sehingga terwujud NTB yang lebih Gemilang adalah sinergi dan kolaborasi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bapak Sandiaga Solahuddin Uno Kita Berikan Tanggung Jawab Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

"Baik itu lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan semua elemen dan komponen yang ada di daerah, " kata Ummi Rohmi pada Rapat Paripurna DPRD Prov NTB Masa Persidangan III Tahun 2021 Dalam Rangka Penandatangan KUA-PPAS APBD TA. 2022, Jum'at (19/11/2021) Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov NTB.

Menurutnya, penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS TA. 2022 telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif, tentunya dalam pembahasan banyak terjadi dinamika, di tengah kapasitas fiskal daerah yang sangat kecil.  

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Diakui Wagub, Dua tahun ini daerah  mengalami kondisi yang cukup berat akibat  pandemi covid-19, dimana hal ini sangat banyak berpengaruh terhadap berbagai  sektor. 

Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor industri pariwisata. Namun saat ini sektor kepariwisataan kembali bangkit seiring berkurangnya wabah.

Baca juga: PPID, Sarana Efektif Pendukung Transformasi Digital

Termasuk hadirnya sirkuit, Pertamina Mandalika International Street Circuit, yang diresmikan presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Jum'at tanggal 12 November 2021 yan lalu. Bahkan sirkuit ini menjadi magnet perekonomian daerah.

"Hal ini memberi harapan bagi masyarakat yang bekerja pada sektor pariwisata dan kembali memeperoleh pekerjaan, termasuk masyarakat lainnya, "ungkap Wagub Ummi Rohmi.

Baca juga: Tony Rosyid: Tugas Negara Itu Melindungi Rakyat, Bukan Menangkap Para Pengkritik

Selain itu, imbas pandemi  juga terjadi pada perencanaan dan pelaksanaan pembagunan yang sedang dlaksanakan di NTB. 

Ditambahkanya, dibidang kesehatan, pemerintah melanjutan pembangunan trauma center RSUP, dan pembangunan IGD terpadu dan alat-alat kesehatan. 

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Segera Persiapkan Penyelenggaraan Pilkades Serentak 2020

"Ini diharapkan agar derajad kesehatan masyarakat NTB lebih meningkat lagi, "tambah Ummi Rohmi.

Pemrov juga berikhtiar melakukan pemantapan jalan melalui penyelesaian pembangunan jalan provinsi dengan pola tahun jamak (perda percepatan jalan)  pada 13 paket prioritas di pulau Lombok dan Pulau sumbawa.

Walaupun ditengah pandemi dan keadaan yang serta terbatas, Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 5, 39 Triliyun Rupiah lebih. Diakuinya, menurun dibanding tahun 2021 yang lalu. Namun ia yakin kedepan akan kembali lebih baik lagi dibanding tahun pandemi yang berlalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Hj Baiq Isvie Rupaedah, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerjasama jajaran Eksekutif dalam pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2022.

Diakuinya, sinergi dan kerjasama semua pihak dalam mendukung semua program kerja dan pembangunan di NTB merupakan salahsatu jalan mewujudkan NTB yang Gemilang.

Baca juga: Polresta Mataram kembali mendapat Penghargaan tentang Pelayanan Publik Terbaik dari Kemenpan RB

"Semoga kedepan ikhtiar dan harapan kita semua terwujud, dengan semakin membaiknya keadaan akibat didera pandemi Covid-19, "tutupnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda NTB, kepala OPD, ormas, insan pers dan elemen lainnya.(Adbravo)