Wagub NTB Ummi Rohmi Tinjau Sistem Layanan Tiket Non Tunai di Pelabuhan Kayangan

Lombok Timur NTB - Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, mengatakan sistem layanan tiket non tunai merupakan salah satu cara untuk menghindari kontak fisik dalam pembayaran dan transaksi tiket, di era pandemi Covid-19.

"Pembayaran tiket dengan kartu elektronik ini, upaya kita agar tidak ada kontak  demi memutus matarantai Covid-19, " kata Ummi Rohmi sapaan Wagub saat kunjungan kerjanya, Selasa (22/6/2022) di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. 

Baca juga: Lembaga Survey Arus Data Institute: Perekonomian NTB Masih Terkontrol

Menurut Wagub, penerapan sistem tiket non tunai ini juga memudahkan pembayaran bagi penumpang. 

Saat memasuki area pelabuhan, Ummi Rohmi mencoba menggunakan kartu elektronik, dan langsung menuju kapal Ferry, untuk memastikan penerapan CHSE atau Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) di layanan angkutan laut.

Baca juga: Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

Ia berpesan agar pemilik kapal penumpang laut tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan kapal.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Polsek Alas Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar

"Dermaga dan Kapal Fery ini pintu gerbang dan transportasi memasuki 2 pulau di NTB, " ujar Wagub perempuan pertama NTB tersebut. 

Sehingga, penataan dermaga sebagai pintu masuk juga harus seindah dan senyaman mungkin dilihat. 

Baca juga: Fauzi Amro Nilai 'Tax Amnesty' Jilid II Tak Tepat di Saat APBN Defisit

"Dari semua sisi pelabuhan se NTB, " pesan Wagub kepada Kadishub dan kepala Pelabuhan Kayangan.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal menambahkan pembayaran sistem ini juga memberikan rasa aman dengan standar pengisian data diri yang lengkap untuk jaminanan asuransi diri.

Baca juga: Pemprov Jatim Kucurkan Bantuan Rp23,725 Miliar untuk Pemberdayaan Usaha Perempuan

 "Pembayaran jadi mudah dan praktis serta terhindar dari uang palsu, " jelas Kadis. 

Selain itu, dengan sistem ini juga menghindari antrian dan kemacetan saat  kendaraan dan penumpang memasuki pelabuhan. 

Selain itu, menyinggung penerapan CHSE di layanan angkutan laut, Ia menegaskan bila tidak ada mengantongi sertifikat CHSE akan diberikan peringatan.

"Bila masih bandel, kita kandangi kapal Ferrynya, " tegasnya.

Baca juga: Menteri Agama, Fachrul Razi: Rp.5,7 Triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Sedangkan dijelaskannya juga, bahwa secara setahap demi setahap pelabuhan terus dibenahi dan ditata agar lebih baik lagi.(Adbravo)