Pemkab Lombok Barat Gandeng Bank NTB Syariah Terapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

MATARAM, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi menjalin kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk penyelenggaraan dan penggunaan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, dan Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jumat, 17 Januari 2024.

Kegiatan ini disaksikan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta pejabat Bank NTB Syariah. Kerja sama ini memberikan Pemkab Lombok Barat akses ke fasilitas KKPD tanpa marjin, sebuah inovasi baru dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengedepankan efisiensi, keamanan, dan transparansi.

Baca juga: BPPT Innovator Awards 2020: Kebangkitan Inovasi Teknologi Anak Negeri

Penggunaan KKPD sendiri merujuk pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Fasilitas KKPD memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pembayaran dengan sistem non-tunai yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bank penerbit menangani pembayaran awal, sementara OPD melunasi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Baca juga: Menyambut Word Superbike dan MotoGp, Direktur RSUP NTB Katakan Akan Mempersiapkan Dengan Maksimal

Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, menjelaskan bahwa implementasi awal KKPD akan dilakukan pada tiga OPD, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), salah satu kecamatan, dan satu OPD lain yang masih dalam proses penentuan.

 “Langkah awal ini menjadi pilot project agar kami dapat mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan KKPD sebelum diterapkan secara menyeluruh, ” jelas H. Ilham.

Baca juga: Dukung WSBK dan Moto GP, Diskominfotik NTB Gelar Rakor Kominfo se - NTB

Ia juga menambahkan bahwa fasilitas KKPD tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik di Lombok Barat.

Direktur Dana & Jasa Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi KKPD di seluruh pemerintahan di Provinsi NTB. Pengalaman Bank NTB Syariah dalam mengimplementasikan KKPD di daerah lain, seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTB, menjadi modal penting dalam kerja sama ini.

Baca juga: Perwakilan Polda NTB Raih Juara Harapan 5 Pada Ajang Festival Mural Nasional

 “Sebagai bank daerah, kami memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan berbasis elektronik. Kami berharap Kabupaten Lombok Barat dapat menjadi contoh sukses implementasi KKPD, ” ujar H. Nurul Hadi.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Lombok Barat dan Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memperkuat sinergi guna mendukung tata kelola keuangan yang modern dan transparan. Kabupaten Lombok Barat diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan kebijakan non-tunai yang sejalan dengan amanat pemerintah pusat. (Adb) 

Baca juga: Gubernur NTB : Pemprov Siap Sukseskan WSBK