Syafruddin Adi
Mataram NTB - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Dr. Aidi Furqon memberi keterangan terkait berita yang mengatakan sekitar 3000 an pelajar SMA/SMK. yang terancam putus sekolah akibat pandemi covid-19, yang di sampaikan oleh salah satu anggota komisi V DPRD NTB melalui salah satu media yang terbit (8/11) lalu.
Keterangan tersebut di tanggapi Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) provinsi NTB Dr. Aidi Furqon melalui siaran telepon (watshap), Sabtu (13/11).
Dalam pembicaraan via Wa tersebut Furqon menjelaskan bahwa berdasarkan data yang kami peroleh sejak tahun 2019 hingga 2021 ini berdasarkan statistik DiKbud NTB ada sekitar 0, 2 persen pelajar putus sekolah.
"Data statistik tersebut berdasarkan akumulasi sekitar 3 sampai 4 tahun lau, bukan tahun ini saja, " jelas Furqon.
Dan berdasarkan data terahir kami ada sekitar 1500 pelajar putus sekolah tingkat SMA/SMK telah teratasi dengan masuk ke SMA terbuka yang memang berada di naungan Dikbud.
Menanggapi Anggota Komisi V DPRD NTB yang menyebutkan 3000 pelajar terancam putus sekolah, Kadis Menjelaskan bahwa itu data mereka, nanti akan disandingkan dengan data dari Dikbud.
"Data 3000 tersebut mungkin saja data yang digabungkan dengan data-data pelajar dari pondok-pondok Pesantren dan sekolah-sekolah swasta, sementara Dikbud belum sampai kesana datanya, " ungkap Furqon.
Lanjutnya, mengenai Rapat Dengan Pendapat (RDP) yang dilayangkan Komisi V DPR D NTB tersebut, Dikbud sangat siap menyampaikan keterangan melalui data-data yang memang telah kami siapkan jauh sebelumnya untuk kebutuhan laporan, karena data pelajar putus sekolah itu telah ada beberapa tahun sebelumnya berikut program - program penanganannya.
"Jadi undangan RDP dari DPRD tersebut siap kami terima dan apa hal-hal yang harus kami sampaikan saat rapat nanti telah tersiapkan sebelumnya. Dan insya Allah bila tidak ada halangan kami sendiri yang akan menghadiri undangan tersebut tanpa harus kami wakili, " pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi V DPRD NTB dari partai NasDem Bokhari Muslim, mengatakan bahwa pendidikan itu menjadi syarat mutlak bila rakyat negara atau daerah ini ingin sejahtera, berkembang dan membangun daerah nya.
"Pendidikan adalah syarat mutlak bila daerah NTB ini mau maju dan berkembang serta terwujudnya kesejahteraan rakyat, sehingga pendidikan itu harus prioritas utama, " jelas Bokhari, via saluran telepon watshap (13/11).
Seperti sama-sama kita ketahui bahwa Pendidikan adalah salah satu bagian yang anggarannya tidak ada Recofusing, dimana anggaran pendidikan yang 20 persen ini seharusnya bisa disesuaikan dengan situasional seperti sekarang ini, karena menurut hemat kami pemicu terbesar pelajar putus sekolah ini karena faktor ekonomi.
Untuk itu kami berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk cerdas berinovasi terkait program-program pendidikan di situasi seperti ini.
"Kita jangan bisa ngomong doang tentang program pendidikan, tugas kita semua utuk segera tanggapi apapun persoalan pendidikan yang terjadi di daerah kita, jangan kita diam, " cetus Politis NasDem ini via Watshap.
Terkait undangan RDP yang kami layangkan kepada Dikbud NTB, adalah untuk mengajak berdiskusi, berkolaborasi guna mencari solusi terhadap masalah pendidikan di NTB.
"Kami berharap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini bisa kita temukan akar permasalahan pelajar putus sekolah ini, serta, serta bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Jadi undangan RDP yang kami layangkan itu bukan maksud kami menjajal dinas terkait, tepi tujuan utamanya berdiskusi untuk mencari solusi terkait pelajar yang terancam putus sekolah, " tutup Kader dari Partai NasDem, Bokhari. (Adbravo)
Updates 
