Syafruddin Adi
Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta agar Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan penghematan, tidak hanya dari sisi anggaran, namun turut memperhatikan sisi kemanusiaan. Ia menyayangkan kebijakan Kementan melakukan penghematan anggaran, salah satunya dengan mengurangi gaji ke-13 pegawai Kementan.
Berkaitan soal penghematan, Johan menekankan supaya Kementan berkomitmen menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, agar berorientasi pada pemulihan ekonomi. Hingga kini, pertanian sebagai salah satu sektor penopang perekonomian belum berdampak signifikan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Saya lihat, target produksi yang biasa-biasa saja, tidak terlalu ada peningkatan yang sesuai dengan pemulihan ekonomi. Padahal sektor (pertanian) ini sangat kita harapkan untuk menopang jatuhnya perekonomian kita akibat Covid ini, ” jelas Johan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (21/6/2021).
Perlu diketahui per Juni 2021, realisasi anggaran Kementan hanya sebesar 23, 9 persen. Bagi Johan, hal ini cukup mengkhawatirkan karena menandakan pemerintah belum serius membangun kinerja pertanian Indonesia. Apalagi, pemerintah melalui Kementan masih melaksanakan program kerja berisiko gagal tinggi, di antaranya program food estate.
“Saya usul agar dikaji dulu food estate ini. Gambaran food estate itu belum jelas, tapi anggarannya sudah bercabang-cabang, ” pinta politisi PKS tersebut.
Oleh karena itu, legislator dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut menegaskan daripada hanya sekadar menghemat dan mengalokasikan anggaran untuk program yang tidak berdampak, akan lebih baik Kementan lebih fokus pada eksplorasi cara meningkatkan produksi pangan dalam negeri, sekaligus menyusun tolak ukurnya yang menyesuaikan diversitas Indonesia guna mencapai tujuan PEN.
Senada dengan Johan, Komisi IV DPR RI bersepakat meminta agar Kementan menyusun RKP Tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi komoditas pertanian yang berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, Kementan diharapkan menyampaikan daftar komoditas prioritas yang akan dikembangkan, beserta prioritas program kerja per Eselon I secara rinci kepada Komisi IV DPR RI.(Adbravo)
Updates 
