Sidang Praperadilan Pemalsuan Akta Pendirian CV, Pendapat Dua Ahli Hukum Unram untungkan Termohon

Mataram, NTB - Tim Bidang Hukum Polda NTB menyatakan penetapan dua tersangka kasus dugaan pemalsuan data pada perubahan akta CV Sumber Elektronik milik almarhum Slamet Riadi Kuantanaya telah sesuai prosedur. 

Dua tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan akta CV Sumber Elektronik yakni Ang San San dan Putrinya, Veronica Anastasya Mercedes. 

Baca juga: Tony Rosyid: Rakyat Mau Kepung Istana?

Terhadap penetapan dua tersangka kasus dugaan pemalsuan akta perusahaan tersebut oleh Pihak Pemohon Praperadilan menilai telah melanggar prosedur hukum acara pidana. Namun pihak Termohon Tim Hukum Polda NTB menyampaikan bahwa Penyidik sudah menjalankan prosedur awal penyidikan terkait pengiriman surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa selaku Penuntut Umum. 

"Kami telah melaksanakan sesuai prosedur hukum. Bahwa pengiriman SPDP telah kami kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan tembusannya diberikan ke Tersangka, " cetusnya saat sidang pemeriksaan Ahli Praperadilan yang dimohonkan oleh dua tersangka tersebut. 

Baca juga: Seorang Pencuri Pakaian Asal Kota Mataram ini Dibekuk Polisi

Kedua tersangka dalam kasus ini mengajukan Praperadilan dengan alasan utama yakni berkaitan dengan penerimaan SPDP lebih dari tujuh hari dari tanggal penerbitan dan penetapan tersangka tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup. 

Sementara dalam sidang sebelumnya Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Amiruddin yang dihadirkan Pemohon mengatakan penyerahan SPDP tersebut tidak secara eksplisit kepada tersangka sebagaimana di atur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP. 

Baca juga: Pelaku Curas Ditangkap, Aksinya Sempat Terekam CCTV

Adapun tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban Penyidik mengirim SPDP kepada terlapor atau tersangka dinilai bersifat deklaratif yang tidak selalu memerlukan tindakan lebih lanjut. 

"SPDP adalah sarana komunikasi antara Penyidik dan Kejaksaan bukan sebagai hak absolut tersangka, bahwa tafsir MK itu sifatnya deklaratif bukan eksekutorial. Artinya penyerahan SPDP tersebut tidak harus diserahkan langsung kepada tersangka, tetapi itu umumya dari Penyidik kepada Kejaksaan untuk ditembuskan kepada tersangka, "terang Prof Dr. Amiruddin saat menjadi ahli dalam sidang perdana Praperadilan, Senin (22/04/2025). 

Baca juga: Tony Rosyid: Pemanggilan Anies Menampar Wajah Keadilan Negeri Ini

Sisi lain Prof Amiruddin menilai kelengkapan alat bukti yang disampaikan Penyidik telah memenuhi syarat dua alat bukti yang cukup. 

"Tetapi pada kesimpulanya biarkan ranah hakim yang akan menilai alat bukti itu, "ujarnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Dooor! TPF Harus Segera Dibentuk

Sementara dalam keterangan Ahli Hukum Bisnis Prof Dr. Zainal Asikin yang dihadirkan Termohon dalam sidang Rabu, (23/04/2025) menilai bahwa perubahan akta yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan ahli waris dari almarhum Slamet Riadi Kuantanaya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Karena almarhum Slamet Riadi Kuantaya tidak memiliki anak, namun hanya mengangkat anak bawaan dari tersangka Ang San San secara hukum bukan merupakan ahli waris. 

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata secara jelas mengatakan anak angkat tidak memilik hak atas harta yang dimiliki oleh CV. Sumber Elektronik, karena status hak Veronika Anastasya Mercedes hanya memiliki hubungan keperdataan dengan tersangka Ang San San dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Slamet Riadi Kuantanaya.

"Jika golongan I tidak ada, maka otomatis golongan II sebagai ahli warisnya. Atau jika golongan II tidak ada maka golongan seterusnya sebagai pihak yang akan menjadi ahli waris hingga derajat Golongan IV dalam penentuan ahli waris selanjutnya sebagai ahli wari dari yang mewarisi harta peninggalannya tersebut, "beber Prof Dr. Zainal Asikin dalam keterangan saat sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Termohon sidang Praperadilan, Selasa (23/04/2025). 

Selain itu Prof Asikin menilai Surat Pernyataan Ahli Waris dibawah tangan yang dibuat oleh saudari Veronika Anastasya Mercedes yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris tunggal Almarhum Slamet Riadi Kuantanaya itu pernyataan yang cacat hukum. 

"Itu cacat hukum, karena yang bersangkutan bukan satu-satunya ahli waris, karena ahli waris dalam KUHPerdata jelas ketentuannya, sehingga atas surat pernyataan diri sebagai ahli waris tunggal tersebut bisa dipersoalkan secara hukum, " ujarnya.(Adb) 

Baca juga: Sosok Mayat Ditemukan Warga Dengan Luka Tebasan Di leher, Polisi Berhasil Temukan Pelakunya